Fastconnect.id-Mungkin kamu sering mendengar istilah desil dalam pembagian bansos yang dilakukan pemerintah. Desil sendiri merupakan satu patokan untuk seseorang yang menerima bantuan dari kemensos.
Ketika berbicara tentang penyaluran bantuan sosial di Indonesia, ada satu istilah penting yang perlu kamu pahami: desil. Sistem peringkat ini bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen vital yang menentukan apakah keluarga kamu berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau berbagai program kesejahteraan sosial lainnya.
Berbeda dengan anggapan sebagian masyarakat yang menilai penyaluran bantuan tidak transparan, sistem klasifikasi kesejahteraan ini sebenarnya dibangun di atas fondasi data yang terukur dan metodologi statistik yang akuntabel. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan setiap rupiah bantuan sosial tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Apa Itu Desil?
Desil bansos adalah cara pemerintah mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling miskin hingga yang paling mampu, lalu membaginya ke dalam sepuluh tingkat. Ibarat tangga kesejahteraan, desil 1 adalah anak tangga terbawah yang menggambarkan kelompok masyarakat paling miskin, sedangkan desil 10 berada di posisi paling atas. Dengan pembagian ini, pemerintah bisa menentukan siapa yang paling layak menerima bantuan tanpa harus menilai satu per satu jutaan keluarga.
Dalam praktiknya, data desil bansos biasanya diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau sumber resmi terkait. Setiap rumah tangga diberi posisi berdasarkan berbagai indikator seperti penghasilan, kondisi rumah, kepemilikan aset, hingga akses terhadap layanan dasar. Ketika seseorang dikategorikan pada desil rendah, misalnya desil 1, 2, atau 3 itu berarti mereka termasuk kelompok yang berprioritas tinggi untuk menerima bantuan seperti PKH, BPNT, atau bantuan tunai lainnya.
Uniknya, desil bansos bukan hanya alat administrasi, tetapi juga semacam “kompas sosial” bagi pemerintah dalam melihat kondisi kemiskinan secara nasional. Dengan memetakan masyarakat ke dalam sepuluh lapisan, pemerintah bisa membaca perubahan tingkat kesejahteraan dari waktu ke waktu dan menilai apakah kebijakan yang sudah diterapkan tepat sasaran. Jadi, desil tidak sekadar angka, melainkan cermin stratifikasi sosial yang membantu memastikan bansos jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Definisi dan Konsep Dasar Peringkat Kesejahteraan
Secara teknis, desil merupakan metode pengelompokan populasi menjadi sepuluh kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Menurut Kementerian Sosial, ini adalah ukuran untuk membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka.
Bayangkan seluruh populasi Indonesia yang diurutkan dari yang paling miskin hingga paling sejahtera, kemudian dibagi menjadi sepuluh bagian sama besar. Setiap bagian ini disebut desil. Kelompok desil 1 mencakup 10 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah secara nasional, sementara desil 10 merepresentasikan 10 persen penduduk dengan kesejahteraan tertinggi.
Yang menarik, pengelompokan ini bukan hanya berdasarkan penghasilan semata. Pemerintah mengelompokkan penduduk Indonesia ke dalam tingkatan desil yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dari paling rendah hingga paling tinggi, dengan data yang diambil dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Variabel yang diperhitungkan meliputi kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset berharga, tingkat pendidikan anggota keluarga, hingga akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.
Landasan Hukum Sistem Kategorisasi Bantuan Sosial
Penggunaan sistem peringkat kesejahteraan ini bukan kebijakan sembarangan. Dikutip dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial, tingkat penentuan peringkat terdiri dari kelompok desil 1 sampai dengan kelompok desil 10.
Regulasi ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap penyaluran bantuan sosial harus mengacu pada data yang valid dan terverifikasi. Tidak ada lagi ruang untuk subjektivitas atau kedekatan personal dalam menentukan penerima bantuan. Semua berdasarkan peringkat kesejahteraan objektif yang tercatat dalam sistem informasi nasional.
Lebih jauh lagi, landasan hukum ini juga mengatur mekanisme pemutakhiran data, proses verifikasi lapangan, hingga hak masyarakat untuk mengajukan keberatan jika merasa data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi aktual.
Perbedaan Signifikan Antara DTKS, DTSEN, dan P3KE
Bagi kamu yang sering mendengar istilah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), dan P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), penting untuk memahami perbedaan mendasar ketiganya.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS hanya mencakup desil 1 hingga 4, atau 40 persen populasi terendah secara ekonomi.
Sementara itu, DTSEN merupakan evolusi dari DTKS dengan cakupan lebih komprehensif yang mencakup seluruh spektrum desil 1 hingga 10. Sistem ini lahir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025, menjadikannya database tunggal yang digunakan semua kementerian dan lembaga untuk program perlindungan sosial.
Adapun P3KE fokus pada segmen kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal. Data ini hasil kolaborasi antara BKKBN dengan sistem NIK dari Dukcapil.
Tingkatan Desil 1-10
Kategori Kemiskinan Ekstrem (Desil 1)
Desil 1 menunjukkan kelompok 10% masyarakat termiskin, yang menjadi prioritas utama hampir seluruh program bantuan sosial pemerintah. Keluarga dalam kategori ini berhak menerima PKH dengan nilai bantuan tertinggi, Kartu Indonesia Pintar untuk biaya pendidikan anak, bantuan pangan melalui BPNT atau Raskin, serta Kartu Indonesia Sehat untuk akses layanan kesehatan gratis.
Karakteristik umum kelompok ini meliputi pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan nasional, kondisi rumah yang sangat tidak layak, tidak memiliki aset produktif, dan akses terbatas terhadap layanan dasar. Pemerintah memberikan perhatian khusus melalui pendampingan intensif oleh petugas sosial.
Kelompok Rentan dan Hampir Miskin (Desil 2-4)
Desil 2 mencakup rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan antara 11-20% terendah, desil 3 antara 21-30%, dan desil 4 antara 31-40% terendah di Indonesia. Meski kondisinya sedikit lebih baik dari desil 1, kelompok ini tetap rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga atau kehilangan pekerjaan.
Untuk desil 2, bantuan yang tersedia meliputi KIP, Raskin, dan KIS, namun tidak termasuk prioritas penerima PKH. Desil 3 masih mendapat prioritas untuk bantuan pangan dan kesehatan tetapi tidak lagi untuk bantuan tunai. Sedangkan desil 4 umumnya hanya menerima bantuan kesehatan melalui program PBI-JK.
Segmen Menengah Bawah (Desil 5-6)
Kelompok ini berada di tengah spektrum kesejahteraan nasional. Meski tidak tergolong miskin, mereka juga belum sepenuhnya stabil secara ekonomi. Desil 5 hanya menerima bansos BPNT, PBI-JK, asistensi rehabilitasi sosial, dan bansos lain.
Kondisi ekonomi kelompok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tidak memiliki kemampuan menabung atau investasi signifikan. Mereka menjadi sasaran program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha mikro atau pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Kelompok Mampu (Desil 7-10)
Kategori ini mencakup 40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terbaik secara nasional. Mereka tidak menjadi target program bantuan sosial reguler karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Kelompok desil 7-8 umumnya merupakan kelas menengah yang stabil, sementara desil 9-10 merepresentasikan kelompok berpenghasilan tinggi.
Aplikasi Cek Bansos untuk Mengetahui Status Kamu
Transparansi adalah kunci kepercayaan publik terhadap sistem bantuan sosial. Oleh karena itu, Kemensos menyediakan aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan kamu mengecek status peringkat kesejahteraan secara mandiri.
Langkah-langkah pengecekan melalui aplikasi:
- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Pastikan aplikasi yang terunduh adalah versi resmi dengan logo Garuda
- Buat akun baru dengan mengisi data lengkap: Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK, nama sesuai KTP, alamat domisili aktual, email aktif, dan nomor telepon yang dapat dihubungi
- Unggah foto KTP dengan kualitas tajam, pencahayaan cukup, dan semua informasi terbaca jelas. Hindari foto yang terpotong atau buram
- Lakukan verifikasi identitas dengan mengunggah foto selfie sambil memegang KTP. Pastikan wajah kamu dan data di KTP terlihat jelas dalam satu frame
- Tunggu proses verifikasi sistem yang biasanya memakan waktu beberapa jam hingga satu hari kerja. Kamu akan menerima notifikasi melalui email saat akun sudah terverifikasi
- Login menggunakan kredensial yang telah didaftarkan, kemudian akses menu Profil untuk melihat informasi lengkap keluarga kamu
Pada kolom “Peringkat Kesejahteraan Keluarga”, kamu akan melihat angka desil yang menunjukkan posisi kesejahteraan keluarga kamu secara nasional
Selain informasi desil, aplikasi ini juga menampilkan data anggota keluarga lain yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga, riwayat penerimaan bantuan sosial, dan status aktif program yang sedang berjalan.
Alternatif Pengecekan Melalui Jalur Offline
Tidak semua masyarakat memiliki akses internet stabil atau kemampuan mengoperasikan aplikasi smartphone. Untuk itu, tersedia beberapa jalur offline yang bisa kamu manfaatkan:
Melalui Kantor Desa atau Kelurahan: Perangkat desa atau staf kelurahan memiliki akses langsung ke sistem DTSEN melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Kamu cukup datang dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga, kemudian meminta bantuan petugas untuk mengecek status desil.
Konsultasi dengan Pendamping Sosial: Setiap wilayah memiliki pendamping sosial atau operator PKH yang bertugas melakukan kunjungan berkala. Mereka memiliki data lengkap penerima bantuan di wilayah tugasnya dan dapat membantu mengecek kelayakan serta posisi desil keluarga kamu.
Layanan Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Untuk verifikasi yang lebih komprehensif, kamu bisa mengunjungi kantor Dinas Sosial setempat. Petugas SIKS-NG di sana memiliki akses penuh untuk tidak hanya mengecek, tetapi juga melakukan pemutakhiran data jika diperlukan.
Strategi Pemutakhiran Data untuk Perubahan Status Penerima Bansos
Kondisi ekonomi keluarga bisa berubah seiring waktu. Kehilangan pekerjaan, sakit berkepanjangan, atau musibah lain dapat menurunkan kesejahteraan. Sebaliknya, mendapat pekerjaan tetap atau usaha yang berkembang dapat meningkatkan kondisi ekonomi. Sistem desil harus mencerminkan kondisi aktual ini.
Proses pengajuan pembaruan data:
- Buka aplikasi Cek Bansos dan masuk ke menu pengajuan pemutakhiran data atau update informasi keluarga
- Isi formulir perubahan dengan data terbaru yang sesuai kondisi saat ini. Jelaskan secara spesifik perubahan yang terjadi, seperti kehilangan pekerjaan, penambahan tanggungan, atau perbaikan kondisi ekonomi
- Unggah dokumen pendukung yang relevan: foto kondisi rumah terkini, surat keterangan penghasilan atau kehilangan pekerjaan, foto aset yang dimiliki, atau dokumen lain yang mendukung klaim kamu
- Setelah pengajuan terkirim, sistem akan meneruskan permintaan ke petugas operator SIKS-NG atau pendamping sosial di wilayah kamu
- Petugas akan menjadwalkan kunjungan verifikasi lapangan. Pastikan ada anggota keluarga dewasa yang bisa ditemui saat petugas datang
- Saat kunjungan, petugas akan melakukan asesmen langsung terhadap kondisi fisik rumah, kepemilikan aset, sumber pendapatan, dan indikator kesejahteraan lainnya
- Hasil asesmen akan dimasukkan ke sistem DTSEN dan diproses secara berjenjang dari tingkat desa hingga kementerian
- Perubahan desil akan diperbarui dalam sistem dan mempengaruhi kelayakan untuk berbagai program bantuan sosial
Berdasarkan informasi dari beberapa wilayah, usulan pembaruan DTSEN dibuka setiap hari dengan cut off dilakukan setiap tanggal 11 per bulan, meski jadwal ini dapat bervariasi tergantung kebijakan daerah masing-masing.
Korelasi Antara Peringkat dengan Program Bantuan Sosial
Memahami korelasi antara desil dengan program bantuan sangat penting agar kamu tahu hak yang seharusnya diterima. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025, berikut alokasi program berdasarkan kategori:
Program Keluarga Harapan (PKH): Ditujukan khusus untuk desil 1-4 sebagai bantuan tunai bersyarat. Penerima wajib memenuhi komitmen di bidang kesehatan (ibu hamil rutin periksa, balita imunisasi lengkap) dan pendidikan (anak usia sekolah hadir minimal 85% hari efektif). Nilai bantuan bervariasi tergantung komposisi keluarga, dengan komponen ibu hamil/nifas, anak usia dini, anak sekolah SD/SMP/SMA, dan lansia.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Menargetkan desil 1-5 dengan bantuan senilai Rp200.000 per bulan yang disalurkan melalui kartu KKS/KPS. Dana ini khusus untuk membeli bahan pangan di e-warong atau agen yang ditunjuk, tidak bisa dicairkan tunai atau digunakan untuk produk non-pangan.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK): Mencakup desil 1-5 dengan pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan untuk akses layanan kesehatan kelas III di semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Peserta mendapat manfaat rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, hingga obat-obatan sesuai formularium nasional.
Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi): Program ini lebih fleksibel, menggunakan rentang desil 1-5 atau berdasarkan asesmen khusus oleh pekerja sosial. Bantuan diberikan kepada penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan kelompok marginal lain yang membutuhkan rehabilitasi sosial.
Tips Memastikan Akurasi Data dalam Sistem
Kualitas data menentukan ketepatan sasaran bantuan. Berikut beberapa prinsip yang perlu kamu pegang:
Kejujuran Mutlak: Berikan informasi sesuai kondisi sebenarnya tanpa rekayasa. Data yang dimanipulasi akan terdeteksi saat verifikasi lapangan dan dapat berakibat pada diskualifikasi permanen dari semua program bantuan sosial.
Proaktif Melaporkan Perubahan: Jangan tunggu survei berkala. Jika ada perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi keluarga, segera laporkan untuk pemutakhiran. Ini berlaku baik untuk perubahan yang menurunkan maupun meningkatkan kesejahteraan.
Dokumentasi Memadai: Siapkan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, slip gaji terbaru (jika ada), foto kondisi rumah dari berbagai sudut, atau dokumen lain yang relevan dengan klaim perubahan kondisi.
Kooperatif dengan Petugas: Saat petugas melakukan verifikasi lapangan, bersikaplah kooperatif dan terbuka. Berikan informasi yang diminta dengan jujur dan izinkan petugas melakukan asesmen sesuai prosedur standar.
Pertanyaan Umum Seputar Sistem Peringkat
Berapa lama proses perubahan peringkat kesejahteraan? Durasi bervariasi antara beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung volume pengajuan di wilayah kamu dan jadwal pemutakhiran DTSEN yang ditetapkan daerah masing-masing.
Apakah peringkat bisa berubah otomatis? Tidak. Perubahan peringkat memerlukan proses pemutakhiran data yang diinisiasi melalui pengajuan mandiri atau survei berkala yang dilakukan pemerintah.
Apakah setiap anggota keluarga memiliki peringkat berbeda? Tidak. Peringkat dihitung per Kartu Keluarga, sehingga semua anggota dalam satu KK memiliki peringkat yang sama. Ini berarti kesejahteraan dinilai secara kolektif untuk satu unit keluarga.
Apakah semua bantuan menggunakan sistem peringkat? Sebagian besar program bantuan sosial Kemensos menggunakan sistem desil untuk menentukan prioritas penerima, namun ada beberapa program khusus yang menggunakan kriteria asesmen tersendiri seperti bantuan bencana atau program responsif lainnya.
Apa yang terjadi jika peringkat naik? Kenaikan peringkat mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi, yang dapat menyebabkan penghapusan dari daftar penerima bantuan tertentu. Namun ini adalah tujuan akhir dari program penanggulangan kemiskinan: mengangkat masyarakat ke kondisi ekonomi yang lebih baik.
Kesimpulan
Sistem peringkat kesejahteraan atau desil adalah instrumen kebijakan yang dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, terukur, dan tepat sasaran. Dengan memahami posisi desil keluarga kamu, kamu bisa mengidentifikasi program bantuan yang menjadi hak, merencanakan peningkatan kesejahteraan, dan berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data.
Jangan biarkan ketidaktahuan menghalangi akses kamu terhadap program bantuan yang seharusnya diterima. Manfaatkan aplikasi Cek Bansos atau layanan offline yang tersedia untuk mengetahui status peringkat kesejahteraan keluarga kamu. Jika merasa data tidak sesuai, jangan ragu mengajukan pemutakhiran dengan dokumen pendukung yang memadai.
Ingat, sistem ini bukan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk mengalokasikan sumber daya terbatas kepada mereka yang paling membutuhkan. Transparansi dan kejujuran dari seluruh pihak pemerintah maupun masyarakat adalah kunci keberhasilan program perlindungan sosial nasional.